5 Korupsi Besar di Indonesia yang Masih Simpang Siur dan Belum Terselesaikan

Korupsi Merusak Bangsa

Korupsi adalah salah satu penyakit mematikan bagi suatu negara, termasuk di negara kita tercinta Indonesia.

Sama halnya seperti penyakit kanker di tubuh manusia, korupsi yang tidak segera ditangani akan terus menyebar dan menggerogoti bangsa dari dalam. Sayangnya, di negara kita penanganan korupsi oleh para penegak hukum cenderung masih lemah, dan bahkan dalam beberapa kasus menjerat para penegak hukum itu sendiri.

Ini dia 5 kasus korupsi besar yang masih simpang siur dan belum terselesaikan di negara kita :

5. Kasus Cendana

Penyelidikan kasus ini dimulai di tahun 1998 setelah  setelah ditemukannya indikasi penyelewengan dana dari berbagai yayasan yang dikelola oleh keluarga Cendana. Peraturan pemerintah di tahun 1976 memang menetapkan penggunaan sisa laba bersih dari bank-bank milik pemerintah harus disumbangkan sebesar 5 % setiap tahunnya kepada Yayasan-yayasan yang dikelola Mantan Presiden Soeharto.

Kasus ini tenggelam di tahun 2000 ketika kesehatan Soeharto terus menurun dan minimnya bukti-bukti yang ditemukan.  Babak baru kasus ini dimulai kembali di tahun 2007 saat Kejaksaan Agung kembali mendaftarkan Soeharto yang adalah pemimpin dari yayasan Supersemar sebagai terdakwa ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Pada bulan Juli 2015, Mahkamah Agung mengabulkan PK Jaksa dan memvonis keluarga Cendana untuk membayar ganti rugi 4,4 Triliun kepada negara.  Hingga saat ini masih ada banyak pihak yang yakin bahwa kasus ini belum tuntas dan masih banyak lagi kerugian negara yang tidak terungkap akibat korupsi dari Soeharto dan keluarganya.

4. Kasus Hambalang

Proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor dimulai pada bulan oktober tahun 2009 saat Kemenpora menilai perlu ada Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olah Raga pada tingkat nasional.

Proyek ini didirikan diatas lahan sebesar 32 hektar dan menelan dana 2,5 triliun . Proyek ini terhenti di tahun 2012 dengan alasan penyelewengan dana yang masif ke sejumlah pejabat publik. Hingga kini kasus ini masih ditangani oleh KPK dan lokasi proyek yang berada di Hambalang, Bogor kini menjadi puing-puing setengah jadi yang tidak terurus.

3. Kasus Bank Century

Kasus Bank Century adalah skandal korupsi  besar dengan dampak yang cukup parah bagi sistem perbankan Indonesia. Bank Century yang divonis sebagai Bank gagal, mendapatkan “perlakuan istimewa” dari pemerintah melalui kucuran dana secara cuma-cuma dari Bank Indonesia.

Hal ini menyebabkan pemerintah mengalami kerugian sebesar 6,7 Triliun Rupiah dalam bentuk bantuan modal. Bantuan dana ini mengalir begitu saja secara bertahap dari bulan november 2008 sampai Juli 2009 ke dalam Bank yang sudah terbukti lumpuh ini.

Kasus ini menuai pro dan kontra yang luas. Ada banyak tudingan dan kecurigaan dari publik yang beranggapan aliran dana untuk Bank Century bukanlah semata-mata untuk menyelamatkan sistem perbankan Indonesia, tetapi karena benturan politis, yaitu menyelamatkan deposan-deposan besar yang melibatkan banyak pejabat negara.

Hingga saat ini, otak utama di balik skandal Century ini belum terungkap, bahkan seperti lenyap ditelan bumi.

2. Kasus BLBI

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan singkatan BLBI, adalah skema bantuan pinjaman dari Bank Indonesia kepada 48 bank swasta yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter di tahun 1998.

Kebijakan BLBI ini kemudian menjadi suatu skandal megakorupsi yang tergolong extraordinary crime / Kejahatan luar biasa karena banyaknya penyelewengan dana dan berdampak sangat besar bagi sendi-sendi perekonomian bangsa.

Menurut audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di tahun 2000, negara mengalami kerugian sebesar 138,44 triliun dari 144,53 triliun yang disalurkan lewat dana BLBI. Bahkan kerugian negara jika dihitung dari biaya penyehatan perbankan sepanjang tahun 1997-2004 mencapai Rp 640,9 triliun.

Meskipun  jumlah kerugian negara sangat fantastis, ironisnya kasus ini justru seperti lenyap begitu saja tanpa penanganan yang serius dari pemerintah. Kasus yang sangat rumit ini memang diindikasi melibatkan banyak pejabat elit dan para konglomerat sehingga butuh kekuatan besar dan niat yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk menuntaskan skandal korupsi tersebut.

1. Kasus E-KTP

Kasus E-KTP ini merupakaan praktek korupsi yang masif dan sangat terstruktur. Banyak kalangan yang menduga, bahwa proyek tersebut memang sudah direncanakan untuk dapat dikorupsi disana sini.

Kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 Triliun rupiah ini bermula di akhir Oktober 2009 saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran sebesar 6,9 Triliun Rupiah untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pada tahun 2011 lelang proyek E-KTP pun dilakukan dan setelahnya diketahui bahwa ada penggelembungan harga atau mark up secara besar-besaran yang melibatkan banyak politisi dan bahkan pejabat Kementrian. Kasus ini muncul ke permukaan setelah mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazzarudin mulai buka-buka kartu di tahun 2014.

Kasus ini sedang terus diusut dan diproses oleh KPK dan tampaknya masih akan melewati perjalanan yang panjang.

Kesimpulan

Korupsi adalah penyakit suatu bangsa yang harus diberantas secepat-cepatnya. Membutuhkan niat yang kuat dari pemerintah dan para penegak hukum serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk mencabut korupsi sampai ke akar-akarnya dari bumi Indonesia.