Solusi Atasi Prostitusi

Solusi Atasi Prostitusi

Pelacur adalah profesi tertua di dunia

Kutipan Rudyard Kipling di tahun 1888 itu sangat sering dikutip oleh orang, menjadi anggapan lumrah bahwa prostitusi adalah hal yang sulit dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Setiap negara menghadapi masalah ini, dan memiliki pendekatan serta kebijakannya masing-masing. Beberapa diantaranya berkompromi dengan prostitusi, misalnya dengan memberikan izin lokalisasi prostitusi. (legalisasi). Tujuannya adalah agar pemerintah dapat dengan mudah mengontrol setiap aktivitas dan menekan penyebaran penyakit menular akibat hubungan seksual.

Tapi apa benar melegalkan pelacuran adalah solusi yang jitu ?

Swedia adalah negara yang mampu mengurangi angka prostitusi dengan signifikan lewat kebijakannya yang sangat jitu, tanpa perlu menghalalkan pelacuran.

Dari data Lembaga Pejuang hak-hak perempuan, Women’s Justice Center, kebijakan yang diterapkan oleh Swedia membuat prostitusi di Swedia, khususnya di Ibukota Stockholm berkurang hingga dua pertiga hanya dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan, jumlah pria hidung belang yang menyewa jasa PSK berkurang hingga 80%.

Ruas-ruas jalan di Swedia yang sebelum tahun 2000-an dikenal sebagai “Distrik Merah”, kini sangat sepi dan hampir seluruh rumah Bordil dan panti pijat plus yang sudah berdiri selama puluhan tahun harus gulung tikar lantaran bangkrut.

Prestasi lain dari kebijakan tersebut adalah jumlah transaksi ilegal jual-beli manusia yang berkurang hingga hampir nihil. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya 200 hingga 400 wanita asing yang masuk ke Swedia untuk menjadi PSK. Jumlah ini terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga Finlandia yang kedatangan 15-17 ribu PSK asing setiap tahunnya.

Apa rahasianya ?

Pada tahun 1999, pemerintah Swedia menetapkan peraturan baru yang menyatakan :

  1. Pengguna jasa pekerja seks melakukan tindak kriminal.
  2. Menghapuskan status kriminal para penjual seks.

Artinya berdasarkan undang-undang ini, menyewa prostitusi adalah tindakan ilegal, dan pengguna jasa PSK dianggap telah melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Sementara, para PSK dianggap sebagai korban kekerasan yang memerlukan bantuan, sehingga perlu dilindungi dan difasilitasi oleh negara ke arah hidup yang lebih layak. UU ini juga mengatur soal bantuan dana sosial bagi para pekerja seks yang ingin berhenti menjajakan tubuhnya.

Selain dana sosial, juga tersedia dana sosialisasi dan dana pendidikan bagi masyarakat terkait hal ini. Pemerintah Swedia mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengedukasi masyarakat untuk melawan bias sejarah yang telah lama berpikir bahwa prostitusi adalah hal yang wajar.

Hambatan dalam Penerapan Undang-undang

Undang-undang baru ini segera menuai pro dan kontra yang tajam. Selama beberapa tahun pertama sejak aturan ini dibuat, tidak terjadi perubahan signifikan yang terlihat. Komentar pesimis mulai muncul dan berkata : “Betul kan? Prostitusi dari dulu sudah ada, dan akan tetap ada.”

Pemerintah Swedia tetap kukuh pada kebijakannya. Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, ternyata semua itu disebabkan oleh penegakan hukum yang belum berjalan efektif. Pihak kepolisian membutuhkan pelatihan dan orientasi yang lebih mendalam untuk memahami kebijakan prostitusi yang baru ini. Pemerintah pun segera menggelontorkan dana untuk melatih polisi dan jaksa bahwa konsumen prostitusi harus dihukum, dan PSK adalah korban yang butuh pertolongan.

Setelah adanya keseriusan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, hasil yang menakjubkan mulai terlihat di tahun-tahun setelahnya.

Pada tahun 2016, kebijakan ini telah berbalik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Swedia. Poling nasional memperlihatkan bahwa 80% masyarakat mendukung kebijakan antiprostitusi ini.

Kriminalisasi VS Legalisasi

Negara-negara maju memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyingkapi prostitusi. Beberapa diantaranya justru melegalisasi prostitusi seperti yang dilakukan oleh Australia, Belanda, dan Irlandia.

Julie Bindel, seorang peneliti dari London Metropolitan University melakukan penelitian terhadap negara Swedia, Australia, dan Belanda yang memiliki kebijakan berbeda soal prostitusi. Dari hasil penelitian tersebut, usaha pemerintah melegalkan prostitusi ini bukannya membuat kriminalitas menjadi terkendali, namun justru menimbulkan masalah lainnya yang cukup parah :

  1. Meningkatnya semua aspek industri seks
  2. Meningkatnya keterlibatan mafia kriminal dalam industri seks
  3. Meningkatnya kasus prostitusi anak-anak
  4. Ledakan jumlah imigran wanita dan remaja yang diselundupkan ke negara tersebut
  5. Indikasi peningkatan kekerasan terhadap wanita

Ambil contoh negara bagian Victoria di Australia yang melegakan rumah bordil. Hukum ini memicu semakin banyaknya rumah bordil di Victoria sehingga tidak bisa lagi dikendalikan. Berbagai masalah baru muncul, seperti kejahatan terorganisir, korupsi dan berbagai tindak kriminal lainnya.

Survei dalam studi juga menunjukkan bahwa legalisasi prostitusi juga membuat para pekerja seks merasa tidak aman dan dipaksa melakukan pekerjaan ini. Sebanyak 79 persen PSK di Belanda mengaku ingin meninggalkan pekerjaan ini. Namun program rehabilitasi yang dijanjikan Belanda terbukti tidak terealisasi. Sementara di Swedia, 60 persen PSK yang bertaubat telah difasilitasi melalui program yang didanai pemerintah dan berhasil mengeluarkan mereka dari bisnis hitam tersebut.

Dapatkah diterapkan di Indonesia ?

Pada dasarnya kebijakan ini memungkinkan untuk diadopsi oleh negara-negara lain. Negara tetangga Swedia, yaitu Finlandia dan Norwegia sedang berjalan ke arah sana.

Kunci dari kebijakan ini adalah sikap tegas dari para pembuat Undang-Undang dan para penegak hukum agar kebijakan prostitusi ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar.

Namun, dibutuhkan modifikasi dari undang-undang tersebut agar tidak berat sebelah pihak karena hanya menghukum dengan tegas para pembeli jasa prostitusi serta germo yang memfasilitasi prostitusi. Setiap PSK yang tertangkap kembali setelah menjalani rehabilitasi, harus diberikan hukuman juga baik secara pidana ataupun hukuman sosial.

Selain Undang-undang dari pemerintah pusat, ada juga beberapa daerah di Indonesia yang berusaha menghapus industri prostitusi seperti yang dilakukan oleh walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang menutup lokalisasi Gang Dolly.

Suksesnya penerapan kebijakan prostitusi, secara langsung akan mengubah paradigma masyarakat sekaligus mengangkat derajat wanita sekaligus derajat pria di negeri ini. Bahwa seks bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Di masa depan, orang akan melihat para wanita pekerja yang membangun negeri, tanpa harus terpaksa menggadaikan tubuh dan harga dirinya hanya untuk mencari nafkah.

Sumber :

CNN

SatuJam

VancouverSun

Esnoticia

Literatur Penelitian : 

Laporan Julie Bindel