Home / SARA - SELALU ADA HARAPAN / Berita Umum / Solusi Rumah Tinggal di Jakarta Menurut Ahok

Solusi Rumah Tinggal di Jakarta Menurut Ahok

Indonesiaone.org – Persoalan rumah tinggal kembali mencuat setelah program dp nol persen yang dikemukakan oleh pasangan calon nomor 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno menuai reaksi dari publik.

Ada banyak pihak yang pro dan kontra tentang solusi rumah tinggal gagasan Anies-Sandi tersebut. Solusi tersebut dinilai tidak masuk akal dan menyalahi aturan perbankan.

Ternyata jauh sebelum gagasan ini ramai diperbincangkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah pernah mengemukakan gagasan akan solusi rumah tinggal di Jakarta di akhir tahun 2016 yang lalu. Hal ini ia kemukakan di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada hari Senin (10/10/2016).

Ahok mengatakan Pemprov DKI belum bisa memberikan program cicilan rumah bagi warga yang terkena relokasi. Namun ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan terkait rumah tinggal. Solusi yang diberikan dibagi dalam empat kategori.

Pertama, untuk warga berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa bersubsidi.

“Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun, bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200-250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja enggak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80 persen lebih. Di situ anaknya dapat KJP, naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5-15 ribu,” ujar Ahok.

Kategori kedua, lanjut Ahok, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun dengan harga murah, seharga sewa kos-kosan. Rusun ini akan dibangun dekat dengan terminal atau stasiun LRT maupun MRT.

“Ini yang harga kos. Ini orang enggak mampu cicil juga. Tapi dia selama kos. Tapi dia mampu cicil rumah karena uangnya sudah habis cicil rumah di pinggiran. Kami mau hemat dia waktu,” katanya.

Kategori ketiga, yakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil.

“Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke pemda. Harga NJOP,” jelas Ahok.

Kategori keempat, bagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen.

“Yang punya tanah, misalnya kamu kos-kosin orang. Tanahmu 100 meter. Kita lagi siapkan nanti kita bangun apartemen, kasih kamu dua kali atau 2,5 kali. Kita lagi hitung. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu bisa dapat 150/200/300. Sehingga ini sertifikat atas nama kamu, kamu boleh jual boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah,” kata Ahok.

“Tapi semua peraturan ini kan belum pernah ada yang bikin, pertama kali. Terus kita kenapa belum masuk yang keempat ini? Karena kita lagi beresin mana halte mana stasiun. Baru data. Yang pertama duluan. Untuk apa? Yang jelas yang pindahkan dari sungai atau waduk. Dia enggak mampu beli. Nah inilah inkubator, kasih modal kerja, kasih kesehatan, pendidikan anaknya semua. Naik bus semua supaya dia 1-2 generasi hidupnya lebih baik,” papar Ahok.

Check Also

Cerita Menegangkan di Atas Pesawat Saat Jokowi Mengunjungi Afghanistan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengisahkan detik-detik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap melakukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *