Connect with us

Opini

Antara Ada dan Tiada

Sekedar mengingatkan, di China khususnya kota Wuhan pernah mencapai 0 kasus Covid-19. Sejak Mei 2020 sampai 1 Januari 2021, tercatat tidak ada satu pun warga Wuhan yang terpapar. Bahkan mereka dapat merayakan tahun baru dengan sangat meriah seolah tidak pernah terjadi apa pun di kota tersebut.

Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo sudah menyampaikan, bahwa masyarakat harus sudah bersiap, bahwa Indonesia sedang berada dalam proses ‘pandemi’ menuju ‘endemi’. Artinya, Covid – 19 akan sama seperti Malaria dan juga Demam berdarah yang menjadi karakteristik dari suatu wilayah dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah.

Menjadi suatu pertanyaan, apakah terlalu terburu – buru menyatakan sikap tersebut? mengingat kota Wuhan yang pernah mengalami 0 kasus. Artinya virus tersebut bisa hilang, atau daya tahan tubuh bisa meningkat drastis dan membuat terjadinya kekebalan.

Keoptimisan untuk menggapai angka 0 kasus perlu dibangun bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Ini waktunya perjuangan bersama dimulai untuk menyingkirkan ketakutan batin menghadapi ”makhluk” (Covid-19) antara ada dan tiada ini. Sehingga kelak nanti, ingatan mengenai pandemi ini dapat terhapus dari pikiran seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia pasti bisa mencapai 0 kasus. Kapan waktunya hal tersebut akan terjadi? sikap pemerintah dan masyarakat sangat menentukan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Umum dan Opini

Menggiring Mimpi Giring Menjadi Presiden RI

IndonesiaOne.org – Menjadi presiden merupakan cita – cita yang seringkali diucapkan oleh anak sewaktu kecil. Walaupun kenyataannya saat dewasa perubahan sering terjadi. Tapi semua orang ‘berhak untuk bercita – cita’ atau bermimpi. Itulah yang dilakukan oleh Giring Ganesha yang sedang bermimpi menjadi presiden dan mencoba meraihnya.

Mantan vokalis band Nidji tersebut mengaku memang kerap kali memiliki mimpi yang terwujud. Beliau menegaskan, bahwa memiliki band dan tour keliling kota juga pernah terwujud karena berawal dari suatu impian. Jadi jika itu semua terjadi mengapa harus takut bermimpi untuk menjadi presiden.

“Saya Giring Ganesha, memberanikan diri mewakili generasi saya, untuk maju sebagai presiden Republik Indonesia di 2024”.

Itulah statement dari vokalis yang cukup terkenal menyanyikan lagu ‘Laskar Pelangi’.

Lalu apakah PSI (Partai Solidaritas Indonesia) sanggup menggiring Giring menjadi presiden RI 2024? Tentunya pemilu masih panjang, tapi persiapan sudah bisa dilakukan. Bisakah giring menggiring opini publik bahwa dirinya sosok yang kredibel untuk memimpin Indonesia? Kita tunggu saja sepak terjangnya bagi masyarakat.

Dari sikap Giring kita bisa belajar, semua orang boleh bermimpi dan berhak menjadi pemimpin negara, tapi juga harus bangun dari tidur dan segera bertindak mewujudkannya. Pastinya, rakyat menantikan pemimpin yang berbeda dan membawa Indonesia keluar dari berbagai birokrasi kaku yang telah berakar sekian puluh tahun lamanya. Sanggupkah Giring meraih mimpinya, atau ada sosok lain yang lebih layak darinya? Pembuktian diri menjadi orang yang berdampak dan berguna bagi masyarakat lebih dinantikan daripada sekedar bermimpi.

 

Continue Reading

Opini

Surat Kejenuhan Mengenai Iklim Politik di Indonesia

IndonesiaOne.org – Iklim politik Indonesia di Media Sosial kian lama semakin membosankan. Lihat saja tokoh – tokoh yang sering muncul untuk menyatakan pendapat dan juga kritikan atau nyinyiran, itu – itu saja orangnya. Sebut saja Denny Siregar dari garis keras pendukung Jokowi. Lalu Rocky Gerung yang selalu membawa narasi kedunguan yang diarahkan ke pemerintah. Tidak ketinggalan Abu Janda, Fadli Zon, Rizal Ramli, dll. Ditambah lagi imbas pilpres 2019 antara kampret dan cebong yang masih terus bertikai sampai sekarang ini. Jadi apapun peristiwa, situasi, dan keadaan di negara kita, seolah masih terkotakkan dengan iklim pilpres masa lampau. Padahal itu adalah kotak usang yang harus kita singkirkan untuk mencapai kemajuan yang signifikan baik dalam kehidupan pribadi atau berbangsa.

Kotak itu berbau ambisi dan kehausan akan kekuasaan yang sangat tajam. Kotak itu juga bau kotoran dari mulut dalam bentuk hujatan, cercaan, dan hinaan. Kotak itu juga penuh kekerasan dan kebencian. Itulah kotak neraka yang masih terus memanasi kondisi politik di Indonesia! Apakah itu semua akan berakhir? Pasti! Sebab rasa jenuh terhadap kebencian, kemarahan, dan nyinyiran mulai dirasakan. Keinginan untuk merdeka dari kungkungan kota tersebut juga semakin kuat. Rasa ingin menikmati “ketenangan surgawi” di bumi Indonesia mulai sangat dibutuhkan.

Indonesia butuh iklim politik yang sehat. Kata – kata yang membangun, bukan saling hujat. Indonesia membutuhkan orang – orang yang kritis namun optimis. Kita butuh bergandeng tangan untuk membawa Indonesia semakin kuat. Siapa yang mau memulai? Harus dari kita yang sadar betapa “kotornya” iklim politik yang ada dan siap untuk membersihkannya.

Marilah kita memulai menjadi pribadi yang “berpengaruh”. Mungkin kita “orang kecil”, tapi berpikirlah dan berkatalah sebagai pribadi yang matang. Kita bisa memulai dari media sosial dengan memberikan harapan. Singkirkan segala hujatan, nyinyiran, dan hinaan yang sangat melelahkan jiwa. Berfokuslah untuk membangun hidup jadi lebih baik dan melakukan segala yang berguna untuk bangsa Indonesia. Berhentilah menjadi korban pilpres di masa lampau, sebab jaman sudah lebih maju yang membutuhkan pemikiran terbuka untuk hidup bisa tetap eksis. Kita semua sudah jemu dan bosan terhadap kejahatan mulut. Kita semua sudah muak terhadap sikap kasar. Biarlah nurani yang murni  mulai mengajarkan kita bertingkah sebagai manusia yang luhur dan memanusiakan sesama manusia. Mari segarkan kembali Indonesia kita dengan pikiran dan perasaan sebagai manusia yang sesungguhnya. Manusia yang beradab dan bermoral!

 

 

 

 

Continue Reading

Berita Umum dan Opini

Upaya Pengusaha dan Pekerja Menghindari PHK Akibat Covid-19

IndonesiaOne.org Untuk pelaku usaha dan/atau pekerja yang bisnisnya dan/atau pekerjaannya terdampak Covid-19 karena ditutup sebagian atau seluruhnya, berikut ini adalah artikel yang membahas dari segi hukum, yang bertujuan sebagai edukasi dan referensi pengetahuan untuk pelaku usaha dan/atau pekerja.

Kondisi luar biasa yang terjadi dalam perekonomian Indonesia hari-hari ini sebagai akibat pandemi Covid-19 memang berdampak besar terhadap tenaga kerja di Indonesia. Per 20 April 2020, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, mengkonfirmasi bahwa pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) dan dirumahkan sudah menembus angka 2.08 juta. Melihat kondisi saat ini, kemungkinan besar angka ini akan terus meningkat. Oleh karenanya, tulisan ini bermaksud membantu pelaku usaha – dengan skala usaha apapun – untuk bisa memahami apa saja kebijakan yang dapat diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Di sisi lain, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pekerja tentang hak-hak mereka yang dapat diperjuangkan di tengah-tengah kondisi saat ini.

Baca juga : Membedah Kekuatan Ekonomi Indonesia

PHK yang dimaksud di sini, bukan hanya PHK pada badan usaha berbadan hukum (seperti PT/Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan), tetapi juga meliputi PHK yang dilakukan oleh badan usaha tidak berbadan hukum (Firma, CV, Persekutuan Perdata), badan usaha milik orang perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada prinsipnya PHK harus menjadi jalan keluar terakhir. Seluruh pemangku kepentingan, diantaranya pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar PHK tidak terjadi. Dari sisi pelaku usaha/pemberi kerja, berbagai kebijakan perlu diambil untuk kelangsungan usaha, tetapi juga mengusahakan agar tak satupun pekerja yang mengalami PHK.

Dengan memperhatikan dilema tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (“Surat Edaran No. M/3 tahun 2020”). Salah satu yang diatur dalam Surat Edaran No. M/3 tahun 2020 adalah kebijakan yang dapat diambil oleh pengusaha yang harus menutup usaha, sebagian atau seluruhnya, sebagai akibat kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka besaran maupun cara pembayaran upah pekerja dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Sekalipun kesepakatan tidak tertulis juga diakui oleh hukum, namun untuk mempermudah pembuktian di kemudian hari, kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis bisa menjadi pilihan prioritas.

Dari sisi pekerja, dasar kesepakatan atas perubahan besaran upah dan tata cara pembayaran yang dipersyaratkan dapat menjadi peluang untuk mengajukan poin-poin negosiasi dengan pengusaha. Sehingga, pekerja tidak serta-merta menerima semua usulan dari pengusaha, tetapi juga memiliki hak untuk berada dalam forum diskusi dan/atau negosiasi dengan pengusaha untuk memperjuangkan hak-haknya berdasarkan hukum. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa negosiasi ini adalah usaha untuk menghindari PHK, sehingga harus juga memperhatikan keberlangsungan perusahaan.

Dalam hal pengusaha tetap mengalami kesulitan yang dapat berujung pada PHK massal, maka pengusaha diharapkan tetap memperhatikan langkah-langkah preventif sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. SE-907/MEN-PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“Surat Edaran No. 907 tahun 2004”).

Dalam Surat Edaran No. 907 tahun 2004 ini, ditegaskan bahwa sekalipun perusahan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka PHK haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya sebagai berikut:

a. mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
b. mengurangi shift;
c. membatasi/menghapus kerja lembur;
d. mengurangi jam kerja;
e. mengurangi hari kerja;
f. meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
g. tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
h. memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Poin a-h di atas berlaku alternatif/pilihan, dengan terlebih dahulu dibahas bersama serikat pekerja/serikat buruh atau dengan wakil pekerja/buruh dalam hal di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. Pembahasan tersebut bertujuan untuk mendapat kesepakatan bersama sehingga PHK dapat dicegah.

Dalam hal segala upaya telah dilakukan – kegiatan-kegiatan positif untuk mempertahankan pekerja sebagaimana yang dimaksud di atas – tetapi PHK memang tidak terhindarkan, maka ada 2 (dua) langkah PHK yang wajib diketahui oleh pengusaha dan pekerja:

(1) PHK disepakati oleh antara pengusaha dan serikat pekerja atau dengan pekerja apabila pekerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja.

(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan cara (1), maka PHK hanya bisa dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Apabila PHK tetap harus dilakukan, pengusaha tetap berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja. Jenis perjanjian kerja berdasarkan jangka waktu (perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tentu) menjadi faktor penentu untuk hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. Pekerja dengan waktu tidak tentu (lebih dikenal dengan “pekerja tetap”) berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk pekerja dengan jangka waktu tertentu (lebih dikenal dengan “pekerja sementara”), hanya berhak atas penggantian rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya hubungan kerja.

Lebih lanjut, pekerja memiliki hak untuk tidak menyetujui alasan PHK dan/atau besaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. Sebagai konsekuensi penolakan tersebut, perundingan PHK harus dilanjutkan melalui forum penyelesaian hubungan industrial. Dengan skenario seperti itu, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

Selain dari pada referensi hukum di atas, pengusaha dan pekerja harus pula mempertimbangkan pengaturan dalam Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja.

Pernyataan Penyangkalan: Perlu diingat bahwa seluruh tulisan dalam artikel ini tidak bisa dianggap sebagai Pendapat Hukum, sehingga apabila pembaca akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut sehubungan dengan topik dari artikel ini, harap dapat menghubungi konsultan atau kantor hukum.

 

Penulis : Mery Enjelica Stephany Gumenggilung S.H. & Daniel Tampi S.H.

Continue Reading

Trending!!