Connect with us

Berita Umum dan Opini

Jokowi Bebaskan Tahanan Politik

IndonesiaOne.org – Dalam rangkaian kunjungannya ke Papua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura di Kamkey, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Sabtu (9/5). Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi langsung memberikan surat persetujuan grasi bagi 5 (lima) tahanan politik Papua.

Kelima tahanan politik yang dibebaskan itu adalah Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup).

“Pada hari ini telah kita bebaskan lima orang ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Kelima tahanan politik itu divonis bersalah karena terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu. Sebelumnya penahanan mereka dipindah ke Lapas Makasar dan kemudian dikembalikan ke Papua. Kelima tapol ini berada di Lapas Abepura guna menyelesaikan administrasi grasi dengan petugas lapas.

Menurut Presiden, pemberian grasi ini merupakan langkah awal untuk membangun Papua tanpa ada konflik. Presiden menginginkan agar pemberian grasi ini dilihat dalam rangka bingkai reskonsiliasi untuk terwujudnya Papua damai.

“Ini adalah awal, nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti pemberian grasi atau amnesti untuk wilayah yang lain karena ada kurang lebih 90 orang yang masih di dalam penjara. Sekali lagi ini adalah awal dimulainya pembebasan,” papar Jokowi.

Presiden menegaskan keinginannya supaya upaya untuk membangun Papua harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan pendekatan kesejahteraan.

“Oleh sebab itu, kami ingin mengajak semuanya, baik yang ada di dalam maupun di gunung. Lupakan yang lalu-lalu kita ingin menetap semua ke depan tidak ingin ungkit yang lalu-lalu, buka lembaran baru,” pinta Kepala Negara.

Presiden Jokowi berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kodam sampai ke bawah untuk melakukan pendekatannya dengan cara membangun dan kesejahteraan Papua. “Seperti apa, TNI ikut bangun infrastruktur, mengajar di sekolah, karena di gunung hal-hal seperti itu yang diperlukan. Bantu puskesmas,” ujarnya.

Presiden berharap dengan bebasnya kelima tahanan politik ini dapat bersama-sama pemerintah membangun Papua bersama-sama dengan cara yang berbeda-beda.

“Mungkin bisa berkebun atau honorer,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers bersama kelima tahanan politik yang dibebaskan itu.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

sumber : setkab.go.id

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Umum dan Opini

Kritik Tes PCR

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, membeberkan selama ini ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya naik berkali lipat.

“HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider (penyedia) dengan istilah ‘PCR Ekspress’, yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1×24 jam,” tutur Tulus dilansir dari Antara.

Dia juga menilai kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan konsumen.

“Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun,” katanya.

Tulus menyebutkan syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau minimal direvisi. Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3×24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

“Atau cukup antigen saja, tapi harus vaksin dua kali. Dan turunkan HET PCR kisaran menjadi Rp 200 ribuan,” imbuhnya.

Tulus meminta agar kebijakan soal syarat penumpang pesawat terbang benar-benar ditentukan secara adil.

“Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak pihak tertentu yang diuntungkan,” pungkas Tulus Abadi.

Bisnis PCR

Senada dengan YLKI, masih dikutip dari Antara, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setidjowarno, mengungkapkan selama ini banyak lab kesehatan yang memaksimalkan keuntungan dari PCR.

Djoko pun menilai kewajiban PCR bagi penumpang pesawat seharusnya bisa dihapuskan. Jika hal itu bisa dilakukan, ia meyakini bisnis angkutan udara bisa kembali membaik.

“Kalau mau perbaiki bisnis udara, ya hilangkan saja (syarat PCR) atau dibayarkan oleh pemerintah. Lagipula harganya beda-beda. Bahkan di beberapa tempat juga ditawari surat hasilnya. Tes PCR juga tidak tersedia di semua tempat,” ucap dia. 

Dalam aturan terbaru surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2×24 jam dijadikan syarat sebelum keberangkatan perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4.

Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen tetap berlaku dengan durasi 1×24 jam. Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1×24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap.

Djoko juga meminta pihak bandara untuk memperbaiki layanan sebagaimana syarat penerbangan yang sudah ditentukan.

Misalnya saja, terkait aturan tes, pihak bandara dinilai tidak sigap menyiapkan fasilitas tes guna memudahkan penumpang.

“Jujur saja, pelayanan di bandara itu tidak jelas. Kalau di stasiun, untuk pemberangkatan jam 6 pagi, pelayanan tes sudah dibuka sejam sebelumnya. Kalau di bandara tidak jelas. (Tes) Genose saja antrenya panjang, bahkan saya pernah sampai satu jam. Ini membuat konsumen malas dan enggan bepergian (naik pesawat),” katanya.

Belum lagi terkait biaya tes yang tidak sama antara di Jawa dan luar Jawa meski pemerintah sudah menetapkan harga tertingginya sebesar Rp 495 ribu dan Rp 525 ribu.

Continue Reading

Berita Umum dan Opini

Ganjar Berada di Puncak Survei

Kabar dari AntaraNews (Rabu, 20 Oktober 2021) menyatakan hasil survei dari Center for Political Communication Studies (CPCS). Ternyata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menempati posisi pertama tingkat keterpilihan (elektabilitas) untuk Pemilihan Presiden 2024 menggeser Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang dalam beberapa waktu ini bertahan di puncak survei.

Yang menarik dari naiknya elaktabilitas Ganjar diiringi oleh ‘teguran’ serta ‘sindiran’ keras dari partai PDI Perjuangan yang menganggap bahwa sekarang belum waktunya untuk ‘promosi diri Capres 2024’. Hal ini akhirnya membuat barisan pendukung Gubernur Jawa Tengah tersebut justru lebih militan menyatakan dukungan. Dan media secara tidak langsung turut mengangkat elaktabilitas yang ada dengan menjadikan pemberitaan ‘gesekan antara PDI-P dan Ganjar yang merupakan kader partai sendiri’ menjadi konsumsi publik. Tentunya hal ini bukan “kebetulan”. Apalagi PDI-P sebagai partai besar yang sarat pengalaman politik. Setiap sikap, pernyataan, maupun keputusan, semuanya itu memiliki perencanaan dan tujuan serta strategi jitu juga sistematis untuk kepentingan yang lebih besar.

Layak atau tidaknya Ganjar Pranowo tentunya bukan ditentukan oleh partai saja, juga bukan ditentukan oleh fanatisme militan pengagumnya, melainkan oleh hasil kerja dan dampak yang dapat dirasakan langsung di tengah masyarakat. Joko Widodo telah menetapkan standart kepemimpinan dan ia layak dijadikan barometer. Terbukti ada banyak hasil kerja yang memudahkan kehidupan masyarakat dan perekonomian, minimal pembangunan infrastruktur terlihat dan tidak ada yang mangkrak. Permasalahan beberapa janji kampanye yang dianggap belum tercapai, bisa dilanjutkan dan diselesaikan oleh penerusnya yang memiliki visi dan misi yang serupa.

Membenahi dan membangun Indonesia bukan perkara gampang. Butuh waktu dan butuh pemimpin yang kuat, bukan cuma tahan menghadapi cemoohan dan fitnah, tapi tangguh dalam iman serta takwa. Apalagi menghadapi “peperangan” politik dalam negeri yang kian bertambah panas jika sudah memasuki masa pemilihan umum, butuh pemimpin yang SANGAT KUAT! Apakah Ganjar masuk dalam kriteria rata – rata masyarakat Indonesia? Atau “kepopulerannya” akan segera surut? pastinya rakyat tidak butuh orang yang rajin mengisi konten Youtube, tapi membutuhkan pemimpin yang bekerja tulus dan berdampak walau tidak ada yang meliput!

Continue Reading

Berita Umum dan Opini

“Dipaksa” Ibadah Online

Bagi umat nasrani di Indonesia yang selama ini mengikuti ibadah via ‘online’ akibat pandemi Covid-19, tentunya sudah merasakan “pengikisan iman” yang cukup mendalam. Belum lagi jika ada ‘halangan’ signal, ibadah pun kerap kali terganggu. Tapi begitulah kebijakan pemerintah dalam PPKM beberapa level yang diterapkan di tiap wilayah. Protokol kesehatan menjadi hal yang sangat diperhatikan demi kesehatan bersama. Selain pengaturan jarak dan penggunaan masker, jumlah orang pun dibatasi. Dan tiap gereja juga menerapkan kebijakannya masing – masing. Misalkan, mereka yang berusia lanjut tidak diperbolehkan untuk hadir di tempat. Apalagi mereka yang sedang ‘sakit’, harus tetap berada di rumah.

Bandingkan kondisi gereja sekarang dengan kondisi masa lampau yang begitu bersemangat dan antusias mengundang orang yang sakit apapun untuk datang ke dalam suatu ibadah. Karena mereka percaya bahwa segala penyakit dapat sembuh ketika datang ke suatu ibadah untuk beroleh jamahan Tuhan. Tapi keyakinan tersebut seolah sirna dengan berbagai aturan pembatasan. ‘Suara lantang’ itu tidak lagi terdengar dan akhirnya terpaksa menerima ‘nasib’ ibadah yang berganti online dengan satu narasi ; Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu!

Mungkinkah semua akan kembali normal, atau umat nasrani memilih pasrah mengalami kondisi seperti ini?

Dilema, itulah perasaan yang sedang dialami oleh banyak pemimpin gereja. Ingin membuka ibadah kembali akan menyebabkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, yang tentunya dapat berhadapan dengan hukum. Ingin mengundang banyak orang demi merasakan ‘jamahan Tuhan secara bersama’ juga sulit, sebab teringat ada banyak pendeta yang merenggang nyawa akibat penularan dalam ibadah seperti itu.

Alhasil berbagai cara untuk ‘menanggulangi dilema batin’ dengan ayat – ayat firman pun muncul sebagai bahan khotbah ‘penghiburan’ untuk memaklumi kondisi yang ada. Jemaat harus meyakinkan diri bahwa ‘ibadah’ di mana saja dampaknya tetap sama. Tapi realitanya seringkali berbeda. Ibadah menjadi semaunya dan senyamannya! Rasa hormat terhadap realita Tuhan pun jadi sirna.

‘Lelah ibadah online’, itulah seruan hati tersembunyi. Kapan pandemi ini berakhir? Itulah pertanyaan yang tidak kunjung usai. Malahan terdengar kabar, Indonesia akan memasuki Gelombang ketiga Covid-19 bulan Januari 2022 nanti.

Rasanya umat Nasrani harus bersabar, dan berpikir realistis atas kondisi ini. Ibadah via online ternyata juga banyak untungnya terhadap penyebaran PENGAJARAN KEBENARAN agar bisa sampai ke seluruh penjuru bumi. Tugas Amanat Agung bagi mereka yang selama ini menginjil tanpa lelah jadi terasa lebih ringan dengan kemajuan teknologi.

Siapa yang bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini akan tetap bisa tenang menjadi umat nasrani yang baik, tapi bagi mereka yang tidak mau menerima keadaan akan terus mendesak dalam doa untuk terjadinya perubahan. Ya, hanya DOA yang bisa mengubahkan kondisi BURUK ini menjadi BAIK kembali!

Continue Reading

Trending!!