Ave Neohistorian!
Berdirinya Provinsi Riau tak terlepas dari kemunculan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang bermula dari kegelisahan masyarakat Sumatera Tengah karena pemerintah Orde Lama dirasa teralu banyak mengambil uang dari daerah, sehingga mereka mendambakan adanya desentralisasi di mana seyogyanya Pemerintah Pusat menerapkan otonomi daerah. Masyarakat Sumatera Tengah, khususnya Riau segera bergerak dengan mengadakan Kongres Pemuda Riau atau KPR I pada tanggal 17 Oktober 1954 di Kota Pekanbaru yang dilanjutkan dengan terbentuknya Badan Kongres Pemuda Riau atau BKPR pada tanggal 27 Desember 1954.
Namun di sisi lain, Kolonel Ahmad Hussein dari PRRI yang merasa bahwa Partai Komunis Indonesia alias PKI makin dominan, melakukan langkah yang drastis dengan merebut kekuasaan dari Gubernur Provinsi Sumatera Tengah, Ruslan Nuljohardjo, pada tanggal 20 Desember 1956 sebelum BKPR bisa menemui Mendagri. Hussein berdalih bahwa Gubernur Ruslan tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah.
BKPR pun memutuskan untuk memindahkan aktivitas pergerakan ke Tanjungpinang. Di sisi lain, Pemerintah Orde Lama menggunakan aspirasi BKPR untuk menggembosi PRRI dengan cara menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 yang mengesahkan Riau menjadi provinsi mandiri yang mencakup Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau. Untuk menghilangkan pengaruh PRRI di Riau, Pemerintah Orde Lama juga menggelar Operasi Tegas di bawah kepemimpinan Kaharuddin Nasution, yang kelak menjadi gubernur Riau dan berhasil menumpas sisa-sisa simpatisan PRRI. Setelah PRRI tamat, Ibu Kota Riau dipindahkan dari Tanjungpinang ke Pekanbaru.
-Nanda
Editor: Amanda
Sumber:
Asnan, Gusti (2007). Memikir Ulang Regionalisme: Sumatra Barat tahun 1950-an. Yayasan Obor Indonesia.
